Endro Dwi Cahyono Dorong UMKM Naik Kelas dan Kawal Aspirasi Pelaku Usaha dalam FGD Polda Jawa Tengah
Semarang – Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi PDI Perjuangan,
H. Endro Dwi Cahyono, S.T., menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jawa Tengah), Rabu (29/7). Mengangkat tema "Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas, Penguatan Daya Beli, Penciptaan Lapangan Kerja, dan Produktivitas di Tengah Ketidakpastian Global", forum ini mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, akademisi, dunia usaha, dan berbagai elemen masyarakat untuk merumuskan strategi memperkuat ketahanan ekonomi Jawa Tengah di tengah dinamika ekonomi global.
Hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Endro Dwi Cahyono menegaskan bahwa forum tersebut menjadi ruang penting untuk menyatukan perspektif sekaligus menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang nantinya menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan.
"Saya mewakili Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam FGD yang diselenggarakan oleh Polda Jawa Tengah. Sebagai Wakil Ketua Komisi B, saya lebih banyak menyampaikan pandangan mengenai kondisi ekonomi Jawa Tengah dari perspektif UMKM, karena sektor inilah yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah," ujar Endro Dwi Cahyono.
Pada sesi pengantar, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. BPS juga menjelaskan bahwa Kabupaten Kendal menjadi wilayah dengan perkembangan ekonomi tertinggi berkat keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kawasan industri. Selain itu, peningkatan efisiensi ekonomi dinilai perlu didorong melalui penguatan kemandirian bahan baku dalam negeri, substitusi impor, serta optimalisasi perdagangan antardaerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Kewirausahaan dan UMKM KADIN Jawa Tengah, Idris, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat ini mencapai 5,89 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui produktivitas yang lebih tinggi, investasi yang produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta penguatan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Ia juga menekankan bahwa keberlangsungan usaha ditentukan oleh tiga fondasi utama, yaitu arus kas (cash flow) yang sehat, pasar yang beragam, dan pasokan bahan baku yang andal.
Menanggapi berbagai paparan tersebut, Endro menilai bahwa data yang disampaikan semakin menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, terutama UMKM sebagai sektor yang terbukti mampu menjaga daya tahan ekonomi masyarakat.
"UMKM tidak boleh hanya diposisikan sebagai sektor yang mampu bertahan ketika ekonomi sedang menghadapi tantangan. Yang harus kita dorong adalah bagaimana UMKM bisa naik kelas, memiliki daya saing, memperluas akses pasar, membuka lapangan kerja, dan menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah," tegasnya.
Pada sesi dialog, peserta FGD menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) mengusulkan kemudahan akses
permodalan dan dukungan pemerintah bagi pelaku usaha sektor informal. Sementara itu, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkapkan bahwa melemahnya daya beli masyarakat menyebabkan harga hasil tangkapan nelayan menurun, terutama saat musim panen. Mereka juga mengusulkan keberlanjutan subsidi BBM melalui SPBU khusus nelayan serta penerapan Kartu PASS Nelayan secara merata guna mendukung aktivitas melaut.
Selain itu, perwakilan industri tepung beras menyampaikan persoalan keterbatasan bahan baku yang menyebabkan kapasitas produksi turun drastis hingga hanya sekitar 10 persen dari kapasitas normal, yaitu dari sekitar 350 ton menjadi hanya 35 ton produksi. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha dan produktivitas industri.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Endro menilai bahwa perlambatan ekonomi internasional merupakan tantangan yang harus dihadapi secara bersama melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
"Di tengah perlambatan ekonomi global, masyarakat maupun pelaku usaha memang dituntut memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap berbagai perubahan. Namun, kemampuan beradaptasi juga harus didukung oleh kebijakan yang memberikan kepastian, sehingga pelaku usaha dapat bertahan sekaligus terus berkembang," jelas Endro.
Endro juga memastikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tidak akan berhenti sebagai bahan diskusi semata, tetapi akan dikawal sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
"Aspirasi yang disampaikan hari ini merupakan suara masyarakat yang harus kita tindak lanjuti. Usulan mengenai dukungan permodalan bagi Pedagang Kaki Lima akan saya teruskan untuk dibahas lebih lanjut. Saya juga mengundang secara terbuka para pelaku usaha kecil untuk datang ke Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang agar dapat berdiskusi dan dipertemukan dengan pihak-pihak yang relevan sesuai permasalahan yang dihadapi, sehingga kita dapat bersama-sama mencari solusi yang tepat sebagai bentuk keberpihakan kepada pelaku usaha kecil," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Endro juga memberikan perhatian terhadap aspirasi para nelayan yang menginginkan keberlanjutan kebijakan subsidi BBM serta pemerataan Kartu PASS Nelayan.
"Masukan dari KNTI mengenai subsidi BBM melalui SPBU khusus nelayan maupun penerapan Kartu PASS Nelayan akan kami bahas bersama Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah. Harapannya, berbagai usulan tersebut dapat diperjuangkan hingga ke pemerintah pusat sehingga mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitas ekonominya," tambahnya.
Melalui keikutsertaannya dalam FGD ini, Endro Dwi Cahyono kembali menegaskan komitmennya untuk terus menyerap, mengawal, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan penguatan UMKM, pemberdayaan pelaku usaha kecil, perlindungan nelayan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan mampu membangun sinergi dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
